Materi Workshop

Materi LPS INDORATU
Slideshow transcript

Slide 1: LPS Indonesia Bersatu Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik Drs. H. Dadang Solihin, MA Bintek dan Orientasi Nasional Penguatan Kedudukan/Fungsi DPRD dan Pemda pada Pelaksanaan Sistem Pengawasan, Budgeting dan Legislasi Berbasis Kinerja Hotel Jayakarta-Legian, 26 April 2007

Slide 2: Materi Pergeseran Paradigma: From Government to Prinsip-prinsip Good Good Governance  Apa itu Governance? Governance Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Stakeholders Governance Tanggung Gugat dan Masyarakat Manfaat Good Governance Swasta,  Akuntabilitas Kinerja  Beberapa Pengertian Akuntabilitas (Accountability) Penerapan Perangkat Pendukung Indikator Indikator Minimal Akuntabilitas  Rencana Tindak  Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Akuntabilitas www.dadangsolihin.com 2Bagaimana Mewujudkan Good Governance?

Slide 3: Pergeseran Paradigma: F rom Government to  Memberikan hak ekslusif bagi negara Governance Government Governance Persoalan-persoalan publik adalah untuk mengatur hal-hal publik, urusan bersama sementara aktor dipemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga luarnya, hanya dapat aktor utama. disertakan sejauh negara mengijinkannya. www.dadangsolihin.com 3

Slide 4: From Government to Governance Pada awal tahun 1970an Overall administrative reform- secara bertahap Pembangunan administrasi sebagai suatu keharusan, bagian dari pembangunan nasional Aparatur yang bersih dan berwibawa Administrasi pembangunan Pemerintah sebagai agent of Dekade 1970an (development administration) change - steering rather rowing - Reinventing Government - leveraging changes through market Dekade 1980an - Banishing bureaucracy - empowering people -90an - work better, cost less - putting costumers first, etc - transparansi Akhir 1990an Good governance - partisipasi hingga sekarang - rule of law, law enforcement - akuntabilitas Pemerintah- birokrasi- manajemen www.dadangsolihin.com 4 - dsb

Slide 5: Apa itu Governance? Interaksi antara Pemerintah, yang bersendikan transparansi,Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat akuntabilitas, partisipatif, dsb. Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah Masyarakat Swasta Redistibusi Nilai Melalui Pertumbuhan Pelayanan Pasar Apabila Good.sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan www.dadangsolihin.com 5

Slide 6: Good Governance Mengandung makna tata pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraankepemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. www.dadangsolihin.com 6

Slide 7: Prinsip-prinsip Good Governance 1. Wawasan ke Depan 1. Keefisienan & Keefektifan (Visionary) (Efficiency & Effectiveness) 2. Keterbukaan & Transparansi 2. Desentralisasi (Openness &Transparency) (Decentralization) 3. Partisipasi Masyarakat 3. Kemitraan dengan Dunia (Participation) Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & 4. Tanggung Gugat Civil Society Partnership) (Accountability) 4. Komitmen pada Pengurangan 5. Supremasi Hukum (Rule of Kesenjangan (Commitment to Law) Reduce Inequality) 6. Demokrasi (Democracy) 5. Komitmen pada Perlindungan 7. Profesionalisme & Kompetensi Lingkungan Hidup (Profesionalism & (Commitment to Competency) Environmental Protection) 8. Daya Tanggap 6. Komitmen pada Pasar yang (Responsiveness) Fair (Commitment to Fair Market ) www.dadangsolihin.com 7

Slide 8: Stakeholders STATE CITIZENS organized into: Executive Community-based organizations Judiciary Non-governmental organizations Legislature Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange www.dadangsolihin.com 8
Slide 9: Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI Pemerintah Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 9

Slide 10: Manfaat Good Governance 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. www.dadangsolihin.com 10

Slide 11: Tanggung Gugat (Accountability) Lembaga-lembaga harus dapat mempertanggungjawabkanpemerintahan dan para aparaturnya pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. kegiatan yang dilakukannya.Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan www.dadangsolihin.com 11

Slide 12: Beberapa Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas pertanggungjawaban atau untuk menjawab danadalah kewajiban untuk memberikan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. keputusan atau kinerjaMelalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, sertatraceableness reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis. www.dadangsolihin.com 12

Slide 13: Akuntabilitas EksplisitLanjutan . . . Pertanggungjawaban seorang pejabat publik manakala ia diharuskan untuk menjawab atau memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas Akuntabilitas Implisit Segenap aparatur publik secara implisitkedinasan. bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat. www.dadangsolihin.com 13

Slide 14: Akuntabilitas Kinerja Perwujudan suatu instansi keberhasilan/kegagalan pelaksanaanpemerintah untuk mempertanggungjawabkan yang telah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran misi organisasi Inpres 7/1999ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. UU No. 1/2004 tentangtentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perbendaharaan Negara: • PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danInstansi Pemerintah. UUTanggung Jawab Keuangan Negara: • RPP tentang Sistem Pengendalian Intern. No. 25/2004 tentang SPPN: • PP No 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan UU No. 32/2004 tentang PemerintahanEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Daerah: • RPP tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. • PP No 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. www.dadangsolihin.com 14

Slide 15: Indikator Minimal Akuntabilitas Adanya kesesuaian prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yangantara pelaksanaan dengan standar kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; Adanyaditetapkan atas kesalahan atau www.dadangsolihin.com 15output dan outcome yang terukur.

Slide 16: Perangkat Pendukung Indikator Adanya Standard penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalamOperating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan; Mekanisme pertanggungjawaban; Sistem pemantauan kinerja Laporan pertanggungjawaban;  Laporan tahunan;   Mekanisme reward and punishment.  Sistem pengawasan; penyelenggara negara; www.dadangsolihin.com 16

Slide 17: Penerapan Akuntabilitas Pelaksanaan pelaporan pembangunan yang dilakukan baik di pusat maupun dipertanggungjawaban program daerah secara berkala; Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi; baik terhadap institusiMenerapkan reward and punishment secara konsisten Menerapkan standarmaupun individu; Memperbaiki format laporan akuntabilitas; masyarakat; Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan kompetensi jabatan; mencakup informasi masaMengembangkan sistem informasi yang akurat, yang lalu,masa kini dan masa depan. www.dadangsolihin.com 17

Slide 18: Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas 1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja. 2. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas. 3. Belum terbangunnya etika pemerintahan (government ethic) terhadap pertanggungjawaban publik. 4. Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi. 5. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah. www.dadangsolihin.com 18

Slide 19: Rencana Tindak 1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja Institusi Rencana Tindak Indikator Pelaksana Tersusunnya tupoksi beserta Semua sekaligus Menyusun tupoksi Kelembagaan Tersusunnya SOPindikator indikator kinerja yang terukur instansi kinerja yang terukur unit/lembaga sesuai dengan • Menyusun SOP tupoksi unit/ lembaga • Menerapkan • Diterapkannya standar Ketata- Semua laksanaan standar kompetensi jabatan instansi kompetensi jabatan • Meningkatkan • Meningkatnya kompetensi SDM Semua kompetensi untuk SDM aparatur instansi melaksanakan tupoksinya www.dadangsolihin.com 19

Slide 20: 1. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas Institusi Rencana Tindak Indikator Pelaksana • Kelembagaan Terbentuknya serta MenPAN dan LAN • lembaga pemantau berfungsinyaMembentuk lembaga BPK, • dan penilai pemantau dan penilai BPKP • independen independen Meningkatnya kredibilitas dan Jenderal lembaga audit Memperkuat Inspektorat Dilaksanakannya reward dan • Semua Menerapkan reward kemampuan lembaga audit instansi Ketata- dan punishment punishment secara konsisten • MenPAN dan LAN Tersusunnya format laporan laporan Memperbaiki format laksanaan akuntabilitas akuntabilitas yang mudah dipahami dan dilaksanakan • Meningkatkan • Meningkatnya kemampuan • LAN SDM • semua instansi kemampuan SDM SDM aparatur dalam aparatur dalam penyusunan laporan penyusunan laporan akuntabilitas akuntabilitas www.dadangsolihin.com 20

Slide 21: 1. Belum terbangunnya etika pemerintahan (government ethic) terhadap pertanggungjawaban publik Institusi Rencana Tindak Indikator Pelaksana Kelembagaan Pengembangan dan Dikembangkannya dan LAN dan diterapkannya corporate penerapan ‘corporate semua instansi culture’ pada instansi culture pada instansi pemerintah pemerintah Menerapkan reward and Diterapkannya reward and Ketata- MenPAN dan punishment secara punishment secara konsisten laksanaan semua instansi konsisten baik terhadap baik terhadap institusi maupun institusi maupun individu individu SDM Meningkatkan Meningkatnya pemahaman MenPAN dan pemahaman tentang terhadap etika pemerintahan semua instansi etika pemerintahan yang berlanjut pada upaya penerapannya www.dadangsolihin.com 21

Slide 22: 1. Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi Institusi Rencana Tindak Indikator Pelaksana • LAN Kelembagaan Melengkapi sistem dan Tersusunnya sistem dan • BPKP pelaporan akuntabilitas pelaporan akuntabilias yang dengan aturan mengenai dilengkapi dengan aturan reward and punishment reward and punishment Menerapkan reward and Terlaksananya reward and • MenPAN Ketata- punishment secara konsisten punishment secara konsisten • semua laksanaan baik terhadap institusi baik terhadap institusi instansi maupun individu maupun individu • LAN SDM Meningkatkan kemampuan Meningkatnya kemampuan • semua SDM aparatur dalam SDM aparatur dalam penyusunan laporan penyusunan laporan instansi akuntabilitas akuntabilitas www.dadangsolihin.com 22

Slide 23: 1. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah Institusi Rencana Tindak Indikator Pelaksana • LAN Kelembagaan Menyusun dan Terlaksananya kegiatan • semua melaksanakan kegiatan sosialisasi sosialisasi Meningkatnya instansi meningkatkan pemahaman pemahaman dan dan kesadaranuntuk masyarakat kesadaran terhadap dalam menuntut akuntabilitas pemerintah akuntabilitas pemerintah • LAN Ketata- Menyusun dan memperbaiki Tersusun dan diperbaikinya • semua laksanaan sistem pengaduan sistem pengaduan masyarakat masyarakat instansi • LAN SDM Meningkatkan kemampuan Bertambahnya tingkat • semua responsivitas SDM aparatur kepuasan masyarakat atas terhadap pengaduan respon SDM aparatur instansi masyarakat terhadap berbagai pengaduan masyarakat www.dadangsolihin.com 23

Slide 24: Bagaimana Mewujudkan Good Governance? Membutuhkan yang tidak singkat, diperlukankomitmen kuat, daya tahan dan waktu pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. www.dadangsolihin.com 24
Slide 25: TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com 25

Slide 26: Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Beside working asIndonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Assistant Professor at Graduate School of Asia- Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of He got various training around the globe,Darma Persada, Jakarta, Indonesia. included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan You can(1999). He published more than five books regarding local autonomous. reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 26